WARTA MALUT NEWS – Politisi Partai Nasdem Munadi Kilkoda melontarkan kritik terhadap kepemimpinan Pj Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji.

Munadi menyebut selama 1,7 tahun kepemimpinan Pj. Bupati Ikram M. Sangadji, tak nampak pembangunan fisik dan infrastruktur di Kabupaten Halmahera Tengah.

Menanggapi hal ini, juru bicara paslon IMS-ADIL Hamdan Halil menilai pernyataan Munadi Kilkoda tak perlu ditanggapi serius.

“Sebagai anggota DPRD Halteng, beliau sangat tahu bahwa APBD induk Halteng 2023 yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya, defisitnya mencapai Rp 400 miliar lebih. Selain itu, hutang proyek tahun 2017-2022 mencapai Rp 360 miliar yang harus dibayarkan oleh Pak Ikram saat menjabat,” ujar Hamdan.

Selain itu Hamdan juga menepis pernyataan Munadi terkait infrastruktur jalan Weda-Patani. Dia menjelaskan bahwa ruas jalan tersebut merupakan Jalan Nasional yang dibangun melalui APBN.

“Jalan Shifkam-Loman yang statusnya jalan kabupaten baru diselesaikan oleh Pak Ikram tahun 2023, termasuk pembangunan 9 jembatan baru dan sirtu Sifkam-Palo,” katanya.

Kepada media, Kamis (5/9/2024) Hamdan megatakan, Munadi Kilkoda lupa bahwa pembangunan jalan di Desa Dote sempat terhambat akibat pembebasan lahan yang tidak diselesaikan oleh pemerintahan sebelumnya.

“Pak Ikram akhirnya menyelesaikan hutang pembebasan lahan di Desa Dote dan Desa Damuli yang seharusnya sudah terbayar pada periode sebelumnya,” terangnya.

Lebih lanjut, Hamdan berkata, kepemimpinan IMS mulai efektif bekerja pada bulan Oktober 2023 setelah melakukan reposisi anggaran melalui APBD-Perubahan, yang tadinya defisit menjadi berimbang.

“Kemampuan manajerial keuangan yang dimiliki Pak Ikram sebagai ASN Pusat yang didukung kapasitas pengelolaan keuangan di OPD terkait mampu membuat kebijakan fiskal yang berimbang,” imbuhnya.

Hamdan juga memaparkan sejumlah program dan kebijakan yang direalisasikan IMS, seperti insentif ibu hamil dan menyusui, insentif imam, wakil imam, hakim sara, guru ngaji, pendeta, pembantu dan pembantu pendeta, pembangunan rumah layak huni, bebas biaya perawatan dan pengobatan di puskesmas, RSUD dan rujukan keluar RSUD Weda, seragam gratis, dan bantuan uang duka/kematian.

“Tak kalah penting pada tahun 2023 Pak Ikram dua kali menaikkan TPP ASN yang dibayar tanpa ada penundaan,” ucap Hamdan.

Lebih jauh, terkait trans Waleh, Hamdan mengungkapkan, bahwa ketika IMS menjabat baru dibangun 3 jembatan ke SP-1 dan IMS telah 3 kali masuk ke SP-2 Waleh, sementara pemerintahan sebelumnya selama 5 tahun tidak pernah masuk ke lokasi tersebut.

“Kata orang gunakanlah ilmu dan jaringanmu untuk rakyat, buktinya tepat tanggal 31 Desember 2023, Pak Ikram mampu menekan tombol tanda listrik masuk dusun Lopong setelah sekian puluh tahun warga dusun Lopong tidak pernah menikmati pelayanan listrik,” tuntasnya. Hamdan. (as/wmn)