WARTA MALUT NEWS — Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Timur tak kunjung turun, bahkan angka penduduk miskin di Haltim meroket hingga mencapai 12,5 persen.

Kepemimpinan ubaid–anjas di Halmahera Timur terus mendapat cibiran masyarakat, terutama kegagalan mereka dalam menekan angka kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Maluku Utara 2023 yang dirilis tahun 2024, jumlah penduduk miskin Haltim tertinggi di Provinsi Maluku Utara, setelah Halmahera Selatan.

Tak hanya itu, Indeks Keparahan Kemiskinan juga menjadi yang terburuk, karena merupakan yang tertinggi dari seluruh kabupaten kota yakni sebesar 0,71 (sebelumnya 0,41).

Selain itu, Gini Rasio Haltim juga sudah mulai melebar dan berada di angka 0,297 (sebelumnya 0,247), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya berada di kategori sedang bersama kabupaten lainnya, karena belum menyentuh angka 70.

Parahnya lagi garis kemiskinan yang berada di angka Rp. 631 ribu perkapita. Angka tersebut sangat tidak menguntungkan, karena hampir menyamai Kota Ternate yang berada di angka Rp. 668 ribu.

Garis kemiskinan (GK) sendiri merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan dan kebutuhan bukan makanan, yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori. Artinya, untuk memenuhi 2.100 kilo kalori, dibutuhkan uang Rp. 631 ribu.

Sedangkan untuk kabupaten lain, Halut misalnya, Garis kemiskinan (GK) hanya Rp. 378ribu. Bahkan di Halmahera Tengah yang dinilai harga makanan sangat mahal, GK hanya Rp. 552 ribu.

“Apa yang mau diharapkan dari pemimpin yang hanya melahirkan masyarakat miskin. APBD sudah menyentuh satu triliun, Haltim dikelilingi perusahaan-perusahaan tambang, tapi masyarakat tetap miskin. Ini jelas karena Ubaid-Anjas yang tidak tau karja,” ungkap Suratno, warga Buli.

Senada diungkapkan Mahmud, menurutnya empat tahun terlalu lama bagi ubaid-anjas memimpin Haltim. Masyarakat saat ini menginginkan adanya perbaikan taraf ekonomi masyarakat, pendidikan yang mudah dijangkau dan layanan kesehatan yang mudah diakses.

“Seperti kata Mas Farrel saat debat lalu, Haltim harus terbuka dengan kabupaten kota lainnya, dengan provinsi apalagi dengan pusat. Kemiskinan yang terjadi salah satu penyebabnya karena pemerintahan yang terlalu mengisolasi diri, tidak mau berhubungan dengan daerah lain,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub meminta Pemprov Maluku Utara tidak perlu mengintervensi terkait persoalan kemiskinan di wilayah kekuasaannya. Menurutnya, beberapa segmen infrastruktur yang dikerjakan pemprov hingga kini tidak pernah tuntas.

“Kalau dikehendaki berada pada kungkungan kemiskinan dan ketertinggalan silahkan tidak perlu diintervensi. Biarlah Halmahera Timur menikmati kebahagiaan atas kemiskinan dan ketertinggalan itu, apa buktinya sampai sekarang belum terlalu adanya intervensi yang bisa dirasakan oleh masyarakat,” sebut Ubaid pada Mei 2024 lalu. (tim/dmc)