wartamalut
WARTA MALUT NEWS — Indeks Keparahan kemiskinan di Halmahera Timur, hinga kini terus menanjak. Berdasarkan data BPS Maluku Utara 2023 yang dirilis tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Halmahera Timur terpaut jauh lebih tinggi, dibanding kabupaten kota lainnya di Provinsi Maluku Utara, yakni sebanyak 12.590 jiwa.
BPS juga mencatat indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Halmahera Timur, menjadi yang terburuk, karena yang tertinggi dari seluruh kabupaten kota, yakni sebesar 2,55 (sebelumnya 1,94). Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). P2 Haltim merupakan yang tertinggi, yakni 0,71 (sebelumnya 0,41).
Selain itu, Gini Rasio Haltim juga sudah mulai melebar dan berada di angka 0,297 (sebelumnya 0,247), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang hanya berada di kategori sedang bersama kabupaten lainnya, karena belum menyentuh angka 70.
Parahnya lagi garis kemiskinan yang berada di angka Rp. 631 ribu perkapita. Angka tersebut sangat tidak bagus karena sangat tinggi dan hampir menyamai Kota Ternate yang berada di angka Rp. 668 ribu.
Garis kemiskinan (GK) sendiri merupakan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan dan kebutuhan bukan makanan, yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori. Artinya, untuk memenuhi 2.100 kilo kalori, dibutuhkan uang Rp. 631 ribu.
Sedangkan untuk kabupaten lain, Halut misalnya, Garis kemiskinan (GK) hanya Rp. 378 ribu. Bahkan di Halmahera Tengah yang dinilai harga makanan sangat mahal, GK hanya Rp. 552 ribu.
Terkait ini, Calon Bupati Haltim nomor urut satu, M. Farrel Adhitama, juga memberikan sentilan kepada paslon incumbent, Ubaid Yakub – Anjas, yang selalu mengklaim bicara data saat debat calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur (Haltim) yang digelar KPU Haltim di Kantor Camat Wasile, Rabu (16/10).
Menurut Farrel, data itu penting, tapi untuk Halmahera Timur, data menjadi tidak bermakna apa-apa karena angkanya merah semua.
“Pertumbuhan ekonomi yang katanya 26 persen, merupakan pertumbuhan yang tidak berkualitas, karena tidak dinikmati masyarakat,” tuntas Farrel. (wmn)
