wartamalut
WARTA MALUT NEWS — Isu pemekaran Wasile menjadi daerah otonom baru Kabupaten Halmahera Timur, kembali menyeruak di momentum Pilkada Haltim 2024.
Amatan media ini, belakangan ini kampanye Paslon Ubaid-anjas kembali mengangkat isu pemekaran Wasile, hingga menuding timses Paslon nomor urut 01 (Farrel-Jadi) mempolotisir proses pemekaran Wasile yang sudah tuntas di tingkat pusat.
Dalam beberapa kesempatan kampanye Anjas mengklaim bahwa timses Paslon Farrel-Jadi tak perlu politisir terkait isu pemekaran Wasile karena hal ini sudah selesai, hanya menunggu kebijakan pemerintah mencabut moratorium maka otomatis Wasile menjadi daerah otonom baru.
Menanggapi hal ini, Juru kampanye (Jurkam) Paslon Farrel-Jadi, Syamsudin Basir menegaskan, proses pemekaran Wasile menjadi daerah otonom baru mestinya berlanjut setelah rapat paripurna tentang laporan komisi II DPR RI terhadap 65 rancangan Undang-undang usul inisiatif tentang pembentukan daerah otonom baru yang di skorsing sampai saat ini.
“Kan setelah itu teman-teman Bakor mendesak untuk ditindaklanjuti, hanya saja desakan ini tidak direspon pemkab Haltim Ubaid Anjas meskipun sudah selesai ditingkat pusat, tetapi paling tidak kan ada upaya merespons hal ini, tapi kenyataan kan tidak ditanggapi,” terangnya.
“Masyarakat juga tahu, bahwa usulan pemekaran Wasile ini adalah upaya pemerintah Haltim dibawah kepemimpinan Rudy Erawan bersama DPRD dan komponen masyarakat, sehingga bukan gagasan baru yang harus dipolitisir,” imbuhnya.
Perjuangan Pemekaran wilayah Wasile, lanjutnya, menjadi kabupaten diketahui digaungkan sejak 2010, di masa pemerintahan H. Rudy Erawan.
Usulan pemekaran wilayah Kabupaten Halmahera Timur yang dimotori sejumlah elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa Halmahera Timur itu diketahui didukung penuh pemerintah daerah kabupaten Halmahera Timur dibawah kepemimpinan H. Rudy Erawan dan Muhdin H. Ma’bud.
Berdasar semangat pembentukan daerah otonom baru (DOB) serta tuntutan masyarakat Halmahera Timur dalam tri tuntutan rakyat (Tritura), maka Badan Koordinasi Perjuangan Pemekaran Wasile (BKPPW) sebagai representasi masyarakat Halmahera Timur yang dipinpin Abdu Nazar, Isac Djaelan dan anggota DPRD Haltim berproses hingga di senayan Jakarta dalam paripurna komisi II.
“Jadi atas dasar semangat seluruh elemen masyarakat dan didukung penuh oleh Pemda Kabupaten dibawah kepemimpinan pak Rudy Erawan saat itu kita perjuangkan, proses terakhir di DPR komisi II pada Rapat Paripurna, dan itu sudah selesai karena pengambilan keputusan, ketok palu. Jadi terkait perjuangan pemekaran Wasile semua dokumen persyaratan administrasi sudah kita lakukan, dan saat itu kita semua tahu pemerintah daerah dan DPRD sudah deklarasi, semua elemen masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa semua sependapat, dan bersepakat mendorong Wasile menjadi daerah otonom baru,” katanya.
“Di Komisi II kita persentase terkait, admistrasi, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan lainnya, dan itu dinyatakan memenuhi syarat sebagai daerah otonom baru. Namun, proses ini terhenti karena ada berbagai hal. Disaat kepemimpinan Ubaid anjas teman-teman Bakor mendesak agar ditindaklanjuti tetapi tidak direspon Ubaid Anjas,” pungkasnya saat ditemui awak media, Kamis (24/10/2014) di kediamannya.
Lebih lanjut, Syamsudin berguyon, kenapa calon petahana kok begitu kerja keras sampai menuding timses Paslon Farrel-Jadi politisir isu pemekaran Wasile. Yang petahana Ubaid-Anjas atau Farrel-Jadi? Farrel-Jadi paslon biasa tapi rasa petahana ya,” guyon,” Ustad Syamsudin.
